Penanganan DBD di Sulsel Lambat

22-02-2016 / KOMISI IX

 

Penanganan kasus demam berdarah dengeu (DBD) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai lambat. Ini terlihat dari makin meningkatnya penderita DBD di RS Wahidin Sudirohusodo (RSWS), Makassar. Bukti bahwa tindakan promotif-preventif tidak berjalan.

 

Demikian penilaian Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (dapil Sulsel III) saat berkunjung sekaligus mengikuti pertemuan di RSWS, Makassar, Jumat (19/2). Sejak November hingga Desember, sebetulnya kasus DBD sudah mewabah di masyarakat. Namun, sejauh ini, penanganannya tidak optimal, sehingga membuat angka penderita DBD di Sulsel terus meningkat hingga Februari.

 

“Dulu, ada tradisi yang hidup di masyarakat. Bila satu orang sudah terkena DBD, maka langsung diisolasi 100 meter ke depan, ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Sekarang sudah tidak dilakukan lagi. DBD ini, kan, siklus tahunan. Yang saya heran, kok, tahun ini malah meningkat. Harusnya menurun. Apalagi, Dinas Kesehatan sudah mempelajari kasus ini dengan para pakar,” keluh politisi Partai Golkar itu.

 

Ichi-begitu ia akrab disapa- juga mengeluhkan paradigma Kemenkes yang ingin merubah layanan kesehatan menjadi promotif-preventif. Nyatanya, kasus DBD di sejumlah daerah, mengalami peningkatan tajam. Ini, katanya, bukti paradigma yang didengungkan Kemenkes tidak jalan. Semua persoalan ini juga ia sampaikan di hadapan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, staf ahli menteri, dan BPJS Kesehatan, dalam pertemuan di RSWS tersebut.

 

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rachmat Latief mengungkapkan, dari hasil penelitian dengan para pakar, nyamuk adies agepty sebagai pembawa virus, kini sudah mampu terbang tinggi dari biasanya hanya terbang rendah. Nyamuk ini sudah bisa terbang hingga ke dataran tinggi. Sebaran virus pun kian meluas. Pemda juga sebenarnya sudah melakukan pencegahan dengan memberi pada satu rumah satu jumantik, yaitu dengan melakukan fogging dan memberi brosur pencegahan DBD. (mh)/foto:husein/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...